Marosintainewssulsel— Transformasi digital mulai merambah sektor pertanian di Kabupaten Maros. Pemerintah daerah setempat kini mengimplementasikan sistem berbasis barcode atau QR Code sebagai mekanisme baru dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi oleh petani, khususnya untuk kebutuhan operasional alat dan mesin pertanian (alsintan).
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola distribusi energi bersubsidi agar lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran. Melalui integrasi dengan program Subsidi Tepat berbasis aplikasi MyPertamina serta dukungan sistem layanan daerah, setiap petani kini diwajibkan memiliki barcode sebagai identitas transaksi di SPBU.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Maros, Syamsul Bahri, menuturkan bahwa inovasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol distribusi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem pencatatan yang lebih tertib dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penerapan barcode ini memungkinkan pengawasan distribusi BBM dilakukan secara real time, sehingga penggunaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian,” ungkapnya.
Dalam implementasinya, petani yang ingin memperoleh barcode diwajibkan melengkapi sejumlah persyaratan administratif. Di antaranya identitas diri, surat permohonan dari pemilik alsintan yang disahkan pemerintah desa atau kelurahan, data kelompok tani yang terdaftar dalam eRDKK, serta dokumentasi alat pertanian yang digunakan.
Setelah melalui proses verifikasi oleh Dinas Pertanian, petani yang memenuhi kriteria akan mendapatkan rekomendasi sekaligus barcode resmi. Barcode tersebut selanjutnya digunakan untuk mengakses BBM subsidi di SPBU yang telah ditentukan sesuai lokasi pengajuan.
Adapun cakupan alsintan dalam skema ini cukup luas, mulai dari traktor roda dua dan empat seperti rotavator, kultivator, hingga bajak singkal. Selain itu, mesin pompa air dan alat panen modern seperti combine harvester juga termasuk dalam kategori penerima manfaat.
Lebih dari sekadar inovasi teknis, kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong modernisasi sektor pertanian. Selain memudahkan akses petani terhadap BBM subsidi secara legal, sistem ini juga memperkuat akuntabilitas distribusi energi yang selama ini rawan disalahgunakan.
Pemerintah Kabupaten Maros memastikan bahwa seluruh proses pengurusan barcode dilakukan tanpa biaya. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi petani dalam memanfaatkan sistem digital, sekaligus mempercepat terwujudnya pertanian yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Penulis : Tim Redaksi
Editor : Alfian Irma
Sumber Berita : Dpw JOIN Sulsel
