Abdullah Mokoginta Pantau Ketersediaan Pangan untuk Pengendalian Inflasi dan Persiapan Nataru

sulsel.intainews.id, KOTAMOBAGU – Dalam rangka memastikan ketersediaan produksi pangan dan pengendalian inflasi di Kota Kotamobagu, Pj. Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta, S.H. M.Si., melakukan kunjungan lapangan untuk memantau langsung sejumlah lokasi produksi pangan di wilayah tersebut.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (5/11/2024), mencakup Desa Poyowa Kecil, Kelurahan Motoboi Besar, dan Kelurahan Kotobangon, dengan fokus pada ketersediaan bahan pangan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025.

Kunjungan Abdullah Mokoginta diawali dengan meninjau fasilitas produksi ayam petelur, lahan padi sawah, serta penggilingan padi di Desa Poyowa Kecil.

Setelah itu, rombongan melanjutkan pemantauan ke lahan pertanian cabai di Kelurahan Motoboi Besar dan lahan bawang merah di Kelurahan Kotobangon.

“Hari ini saya melihat langsung infrastruktur pertanian dan ketersediaan produksi pangan, terutama mendekati hari besar keagamaan serta dalam rangka pengendalian inflasi daerah,” ujar Abdullah Mokoginta.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam kunjungannya tersebut, pihaknya menerima keluhan dari petani di Desa Poyowa Kecil terkait kebutuhan irigasi untuk sawah mereka.

“Kami akan menemui Balai Wilayah Sungai sesuai kewenangan mereka untuk membuat irigasi yang akan mengaliri sawah di Desa Poyowa Kecil,” tambahnya.

Selain memastikan stabilitas produksi pangan jelang hari besar, kegiatan ini juga bertujuan mendukung program Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang berfokus pada penyediaan makan siang gratis berbahan pangan lokal.

“Kegiatan ini juga dalam rangka untuk memastikan ketersediaan pangan lokal sebagai penunjang program makan siang gratis, khususnya yang bersumber dari bahan pangan lokal,” jelas Mokoginta.

Dalam kegiatan pemantauan ini, Pj. Wali Kota didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kotamobagu, Syamsudin, S.P., M.Si., Asisten II Pemerintah Kota Kotamobagu, Adnan, S.Sos., M.Si., serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. (*)