TULANGBAWANG, sulsel.intainews.id – Dalam waktu dekat, Ketua DPK LPAKN RI PROJAMIN Tulang Bawang berencana melaporkan ke APH dan Kejati Lampung terkait viralnya dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 3 Penawartama.
Hal ini telah menarik perhatian publik dan sejumlah elemen masyarakat, yang meminta transparansi dalam penggunaan anggaran di sekolah tersebut. Hal ini disampaikan pada Senin, (06/11/2023).
Menurut Ketua DPK LPAKN RI Projamin Kabupaten Tulang Bawang, Beni Setiawan, selain adanya dugaan penyimpangan Dana BOS, kondisi sejumlah plafon di SMP Negeri 3 Penawartama terlihat rusak parah, sedangkan anggaran untuk sarana dan prasarana sekolah diklaim sangat besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selain dugaan penyimpangan dana BOS tersebut, sangat nampak beberapa Plapon sekolah SMP Negeri 3 penawartama terlihat rusak parah, sedangkan anggaran sarana dan prasarana sekolah tersebut sangat Fantastis sekali,” ucapnya Beni.
“Dana Bos harus digunakan untuk kebutuhan sekolah yang skala prioritas, dan Kepala Sekolah seharusnya dalam penyusunan arkas melibatkan dewan guru, dan Komite Sekolah, jangan semaunya sendiri menggunakan Dana Bos, ini Uang Negara bukan uang pribadi kepala Sekolah,” Tambahnya.
Sementara itu, DPC AWPI Kabupaten Tulang Bawang juga berencana melaporkan masalah ini ke Polres Tuba untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
“Berharap agar permasalahan ini segera mendapat penanganan yang tepat dan terang benderang di mata publik,” harapnya.
Saat diwawancarai oleh media, Kepala Sekolah yang hanya diidentifikasi dengan inisial JM terlihat agak kebingungan ketika ditanya mengenai jumlah guru di sekolah tersebut, termasuk guru honorer, guru PPPK, dan guru PNS.
“Ya, untuk guru PPPK 7 orang, guru honor 5 orang dan guru PNS,!!!berapa ya, saya lupa, sebentar ya saya panggil staf saya Ahmad,” ungkap Kepsek.
Ketidaktahuan Kepala Sekolah terhadap jumlah guru yang ada di sekolahnya menjadi sorotan masyarakat, dengan sebagian menganggap bahwa seorang kepala sekolah seharusnya mengetahui secara pasti jumlah guru yang bekerja di sekolahnya.
Hal ini menunjukkan kecemasan terkait manajemen sekolah yang tidak terorganisir dengan baik.* (SM/Tim)
