DPRD Pasaman Barat nilai Pemkab Tak Serius Perjuangkan Tenaga Kesehatan

DPRD Pasbar gelar rapat terkait nasib Tenaga Kesehatan.

PASAMAN BARAT- Ketua Komisi 1 DPRD Pasaman Barat, Adriwilza didampingi Wakil Ketua Yondrizal menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pasaman Barat yang dinilai tidak serius memperjuangkan kuota PPPK bagi Tenaga Kesehatan (Nakes).

Hal itu Ia sampaikan terkait minimnya formasi Nakes dalam penerimaan PPPK Pasaman Barat tahun 2024.

“Berulang kali tenaga kesehatan itu mengadukan nasib mereka kepada Pemkab dan DPRD. Mereka juga butuh kepastian akan masa depan,” kata Adriwilza pada Senin 7 Oktober 2024.

Adriwilza menyebut, sejumlah Nakes bahkan sudah mengabdi puluhan tahun namun masih berstatus pegawai honorer.

Menurutnya ratusan  tenaga kesehatan dari berbagai Puskesmas dan RSUD Pasaman Barat itu, telah mendatangi kantor DPRD dan mengadukan nasib pada 20 September 2024 lalu.

Setelah ditelusuri, katanya, KemenPAN-RB memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengusulkan kuota PPPK hingga 1 Oktober 2024 via online . Namun, Pasaman Barat tidak melakukannya.

“Kami sangat kecewa kepada BKPSDM yang tidak mengurus ini secara serius memperjuangkan nasib tenaga kesehatan, “katanya lagi.

Hal senada disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Pasaman Barat, Denika Saputra. Ia mengatakan ratusan tenaga kesehatan yang bekerja menyebar di fasilitas kesehatan itu perlu diperjuangkan.

“Mereka garda terdepan dalam memperjuangkan kesehatan masyarakat. Jangan abaikan mereka. Kami akan terus berupaya ke pusat untuk memperjuangkan para tenaga kesehatan ini,” tegasnya.

Pihaknya sangat menyayangkan tidak adanya kuota PPPK pada 2024 ini. Padahal setelah kami datang dan tanyakan ke Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ternyata sampai 1 Oktober 2024 KemenPAN-RB masih menerima usulan untuk PPPK tenaga kesehatan sesuai ketersediaan anggaran daerah.

“Usulan itu cukup melalui surat elektronik. Namun ini diduga tidak dilakukan oleh BKPSDM. Saat ini tentu sudah melewati waktu yang ditentukan. Akibatnya 324 orang tenaga kesehatan tidak bisa ikut PPPK,” katanya.

Dia sangat menyayangkan kinerja dari BKPSDM saat ini yang tidak memperjuangkan nasib tenaga kesehatan.

“Jangan biarkan mereka dengan status honor saja. Mereka sudah puluhan tahun bekerja. Kami akan menindaklanjuti persoalan ini,” tegasnya.

Sebelumnya ratusan tenaga kesehatan mengadukan nasib mereka ke DPRD terkait tidak adanya kuota penerimaan PPPK tenaga kesehatan pada 2024 ini.

Sementara itu pihak. BKPSDM hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan terkait persoalan tenaga kesehatan itu.

Penulis : Wawan S

Editor : Wawan S