Kades Adalah Pelayan Rakyat, Bukan Penguasa

Jumat, 13 Desember 2024 - 22:25

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sulsel.intainews.id -Ungkapan bahwa kepala desa adalah “budak rakyat” mungkin terdengar kontroversial, tetapi sebenarnya mengandung esensi penting dari demokrasi.

Kepala desa dipilih oleh rakyat, bukan untuk memerintah, melainkan untuk melayani.

Jabatan tersebut adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh demi kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit kepala desa yang melupakan peran utamanya sebagai pelayan rakyat.

Sebagian malah memosisikan diri sebagai penguasa, seolah-olah desa adalah kerajaan kecil yang bisa mereka atur sesuka hati.

Fenomena ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik.

Sebagai pelayan masyarakat, kepala desa harus memahami bahwa mereka ada untuk memenuhi kebutuhan warga.

Musyawarah, transparansi, dan keterbukaan adalah kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Menggunakan dana desa dengan bijak, mendengar aspirasi masyarakat, dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan adalah tanggung jawab mutlak yang harus diemban.

Di sisi lain, masyarakat juga harus mengambil peran aktif. Kepala desa bukanlah sosok yang bisa bekerja sendirian.

Warga harus terus mengawasi, memberikan masukan, dan ikut terlibat dalam program desa. Kolaborasi antara kepala desa dan masyarakat adalah fondasi bagi keberhasilan pembangunan.

Penting untuk diingat, kepala desa bukan budak dalam arti negatif, tetapi simbol dedikasi untuk melayani rakyat. Mereka bekerja demi kepentingan kolektif, bukan untuk kepentingan pribadi.

Jika kepala desa dan masyarakat mampu memahami dan menjalankan peran mereka masing-masing dengan baik, maka desa yang maju, mandiri, dan sejahtera bukan lagi sekadar mimpi.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (4) – Mengatur tugas, wewenang, dan prinsip kepala desa sebagai pelayan masyarakat.

2. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 6 – Menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

Penulis : IB

Follow WhatsApp Channel sulsel.intainews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pesantren Ramah Anak,Kepala Seksi Pontren Kemenag Sulsel Kunjungi Pondok Pesantren As Sunnah Panciro 
USAI LANTIK 10 DPC, APDESI SULSEL GASPOL 3 PROGRAM: DARI ASPIRASI DESA HINGGA SOLUSI LAHAN
USAI LANTIK 10 DPC, APDESI SULSEL GASPOL 3 PROGRAM: DARI ASPIRASI DESA HINGGA SOLUSI LAHAN
Polres Jeneponto Gelar Bakti Sosial di HUT Bhayangkara ke-80, Bagikan Beras Gratis ke Warga
Ada Kuota 5% Jalur Perbatasan! Peluang Emas Siswa Maros & Gowa Masuk SMPN 20 Makassar*
Sukses Kukuhkan Anggota Baru Periode 2026–2029 Di Galesong Takalar Media Buser Info
Media Buser Info Sulsel Lantik Anggota Baru Penasehat Sahar dg Tawang tekankan jurnalis independen anti hoax
Ratusan Pendaftar Bakal Ramaikan Pesta Rakyat Lomba Balap Jolloro’ Mini Kapolres Maros Cup Dalam Rangka HUT Bhayangkara ke-80

Berita Terkait

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:16

Pesantren Ramah Anak,Kepala Seksi Pontren Kemenag Sulsel Kunjungi Pondok Pesantren As Sunnah Panciro 

Sabtu, 4 Juli 2026 - 20:09

USAI LANTIK 10 DPC, APDESI SULSEL GASPOL 3 PROGRAM: DARI ASPIRASI DESA HINGGA SOLUSI LAHAN

Kamis, 2 Juli 2026 - 05:34

Polres Jeneponto Gelar Bakti Sosial di HUT Bhayangkara ke-80, Bagikan Beras Gratis ke Warga

Senin, 22 Juni 2026 - 13:23

Ada Kuota 5% Jalur Perbatasan! Peluang Emas Siswa Maros & Gowa Masuk SMPN 20 Makassar*

Minggu, 21 Juni 2026 - 13:53

Sukses Kukuhkan Anggota Baru Periode 2026–2029 Di Galesong Takalar Media Buser Info

Berita Terbaru