BATUBARA, sulsel.intainews.id – Sejumlah warga Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, mendesak Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menggelar rapat terbuka di kantor desa, Minggu (24/12/2023) malam.
Desakan ini diduga muncul menyusul banyaknya kejanggalan yang dirasakan dan diperhatikan oleh masyarakat terkait dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp. 1,556,756,088,00.
Salah satu kejanggalan yang menjadi sorotan adalah penggunaan anggaran yang besar namun tidak dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beberapa informasi yang di rangkum dari sulsel.intainews.id dimana, warga menyoroti kurangnya pembangunan fisik, terutama akses jalan yang dianggap sangat penting.
Meskipun anggaran telah disiapkan, pembangunan infrastruktur yang dijanjikan belum terwujud.
Pertanyaan juga muncul dari beberapa masyarakat, terkait pembelian mobil siaga desa sebesar Rp.266.850.000 yang dinilai belum dibutuhkan oleh masyarakat.
Para warga mengecam keputusan tersebut karena tidak dilakukan musyawarah desa sebelumnya. Begitu pula dengan belanja bibit pohon durian dan bibit ikan lele yang mencapai Rp.187.000.000 dan Rp.75.000.000, di mana diindikasikan terdapat pembengkakan dana.
Dalam diskusi rapat tersebut juga membawa isu diduga ada pungutan liar (pungli) terkait pengurusan surat tanah.
Masyarakat mengeluhkan bahwa mereka harus membayar sejumlah uang, berkisar antara Rp.500.000 hingga Rp.2.000.000, untuk memperoleh surat tanah.
Kepala Desa Junaidi Siagian memberikan tanggapan dengan mengakui bahwa pungli tersebut memang benar.
Ia menjelaskan bahwa biaya tersebut termasuk dana untuk camat, biaya materai sebanyak 18 lembar, dan upah pekerja yang terlibat dalam pengukuran tanah.
” Memang benar karena untuk ke camat tiga ratus ribu, belum biaya materai 18 lembar belum lagi biaya orang yang kerja dalam hal pengukuran” ucap Kades.
Sementara itu dari pantauan sulsel.intainews.id in dalam rapat tersebut, terlihat kekecewaan masyarakat, karena belum terjawab sepenuhnya, dan banyak pertanyaan serta permintaan yang belum terealisasi.
Di akhir rapat, warga Desa Sumber Padi mengecam dan menyampaikan harapannya agar pihak desa lebih terbuka dan transparan dalam menjalankan anggaran desa.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, Ketua BPD, Babinsa, dan masyarakat desa. (Januar)
